Proyek DD Sumur Bor di Sampang “Mankrak”, Pihak Kecamatan Dinilai Tak Tegas

SAMPANG – Mangkraknya proyek pembangunan sumur bor yang dialokasikan melalui Dana Desa (DD) di Desa Taddan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang yang telah selesai beberapa waktu lalu dan mestinya sudah dapat difungsikan atau dinikmati oleh masyarakat sekitar, kini pihak Kecamatan Camplong, Sampang meminta waktu satu Minggu.

Pembangunan yang menurut masyarakat dimulai sejak hampir satu itu yakni bulan puasa kemarin dan baru selesai beberapa bulan lalu itu hingga saat ini belum dapat dinikmati masyarakat, lantaran tidak ada mesin sehingga pompa tak dapat dinyalakan, Selasa (29/01/2019).

Tanggapan itu disampaikan Kasi PMD Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, Ismail, SE., menyampaikan bahwa pekerjaan tersebut telah selesai. Saat disinggung mengenai pekerjaan yang belum bisa difungsikan ia mengaku memfungsikannya memang di 2019 ini.

"Pekerjaan itu sudah selesai pak, oh iya memang pemfungsiannya di tahun 2019 ini, karena perpipaannya itu belum selesai," katanya pada awak media saat dihubungi melalui sambungan selulernya. Tanpa menyebut bulan berapa di 2019 ia akan menyelesaikan.

Dikejar mengenai kejelasan kapan kira-kira hal itu akan diselesaikan, Ismail meminta waktu sekitar satu Minggu untuk menindak lanjuti terhadap Kepala Desa (Kades) terkait, karena menurutnya seperti yang dikatakan Kades hal itu masih ada kendala masih antri PLN.

"Kemarin waktu dicoba itu pinjam mesin, itu memakai kilo meter bukan mesin, Untuk Kilo meternya memang belum di pasang, karena antri di PLN, di PLN-nya antri, kami akan segera selesaikan kira-kira dalam satu Minggu lah," kilahnya.

Sementara menanggapi hal itu Sekretaris Jendral (Sekjen) Gerakan Pemuda Pemantau Korupsi (GP2K) Kabupaten Sampang, Subaidi menyayangkan tindakan pihak Kecamatan Camplong yang dinilai melempem dan terkesan melindungi pihak-pihak Kades yang nakal dalam melaksanakan pekerjaan DD.

"Mestinya mereka selalu pembina (Pihak Kecamatan) menindak tegas dugaan kecurangan dan kelalaian yang terjadi pada proses pengerjaan DD itu, bukan malah seakan-akan melindungi dan terkesan kerja sama," ucap Subadi.

Disampaikannya, semua pekerjaan DD Tahun Anggaran 2018 mestinya sudah diselesaikan sejak 31 Desember 2018 kemari dan sekaligus pemfungsiannya juga harus selesai pada saat itu karena menurutnya ketika pekerjaan itu selesai itu harus sudah bisa dinikmati oleh masyarakat apa pun pekerjaannya.

"Ya bukan begitulah, apa itu tidak salah ketika pekerjaan selesai 2018 lalu pemfungsiannya 2019. Mestinya ketika selesai itu semuanya selesai yakni dapat difungsikan atau dinikmati oleh masyarakat. Tidak ada aturan seperti itu. Kami harap janji dalam satu minggu untuk menyelesaikan hal itu ditepati oleh pihak Kecamatan, bila tidak kami harap pihak penegak hukum tidak diam mendengar hal ini dan ikut menindak lanjuti hal tersebut," pungkasnya. (Red)

0 komentar:

Posting Komentar